Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto: Jaka/jk

Anggaran Direktorat Jenderal perhubungan darat harus naik untuk menyematkan nyawa publik pengguna angkutan darat. Tidak hanya nyawa publik, tapi barang publik dan uang publik pun harus diselamatkan. Anggaran Dirjen Perhubungan Darat selama ini selalu turun. Ada diskriminasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal ini.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan hal tersebut saat rapat membahas anggaran Dirjen Perhubungan Darat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/2018). Semua angkutan massal publik pasti melalui angkutan darat terlebih dahulu sebelum berpindah moda transportasi, baik pesawat, kerete apai, maupun kapal laut. Dari angka kecelakaan yang selalu terjadi, 95 persen berada di darat. Di sinilah pentingnya Dirjen Perhubungan Darat menaikkan anggaran untuk membangun keselamatan pengguna angkutan publik massal.

“Kenapa Kemenkeu naik terus anggarannya, sedangkan bapak turun terus anggarannya. Ini jauh sekali. Kemenkeu hanya menyelamatkan anggaran sesuai anggaran APBN kita. Sedangkan bapak meneyelamatkan nyawa publik yang nilainya luar biasa besar. Tak ada yang mau diberi uang Rp 2.000 triliun tapi kemudian dibunuh,” tegas Bambang.

Politisi Partai Gerindra ini, mensinyalir ada diskriminasi anggaran yang dilakukan Kemenkeu sebagai penentu kebijakan anggaran. Padahal, sangat penting membangun infrastruktur jalan dan angkutan massal yang memadai untuk menyelamatkan nyawa publik, logistik, dan uang publik. Misalnya, uang publik yang dimaksud adalah uang untuk kebutuhan mesin ATM. Uang itu tidak bisa ditransfer ke ATM langsung, tapi harus diangkut lewat transfer darat.  Begitu juga logistik yang akan diangkut ke kapal laut, pasti harus jalan darat dahulu.

“Terus terang saya sangat prihatin. Ini bukti bahwa kita belum berpikir atas keselamatan nyawa publik. Perlu ada sinkronisasi dengan Bina Marga dan singkronisasi dengan Kementerian PUPR. Kecelakaan itu hampir bukan dari human packer, tapi 60-70 persen akibat infrastruktur yang belum memadai. Ini bisa dicek di kepolisian. Mungkin jalannya terlalu nikung atau terlalu menurun,” ungkap mantan Anggota Komisi VI DPR ini.

Pada bagian lain, Bambang juga mengkritisi pembanguna ruas tol dengan rigid pavement, yaitu perkerasan jalan dengan menggunakan beton dari bahan semen. Asosiasi angkutan logistik sangat mengkhawatirkan ruas rigid pavement ini, karena bisa membuat ban mobil pecah. Apalagi, kebanyakan truk pengangkut logistik, ban belakang merupakan pulkanisir. Ban pulkanisir ini akan terbelah dan terlepas bila sering melintas di rigid pavement, karena terlalu panas.

“Di luar negeri atau di dalam negeri zaman Pak Harto, diberi rigid pavement tujuannya agar saat diberi aspal dia kokoh. rigid pavement itu terbuat dari semen. Bila terkena air terus menerus dari hujan akan menjadi lumut dan itu sangat licin. Beda dengan aspal. Jalan tol yang dibangun di era sekarang ini sering menimbulkan kecelakaan dengan diawali melutus ban. Itu jumlahnya 90 persen dari kecelakaan yang ada di jalan tol. Bapak perlu eveluasi dan perlu dikritisi apa yang dilakukan Kementerian PUPR,” ucap Bambang dalam rapat tersebut. (mh/mp)